akesbangpol Tabalong memfasilitasi dialog publik antara LSM dengan Disdikbud Tabalong. Dalam dialog publik ini, isu soal biaya sekolah menjadi pembahasan.
Dialog publik antara LSM Tabalong dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tabalong dilaksanakan pada Kamis, 25 Juli 2024, di Aula Kantor Disdikbud Tabalong, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak.
Dalam dialog ini, banyak hal terkait penyelenggaraan pendidikan yang dirasa LSM perlu disikapi dan dibenahi oleh Disdikbud, salah satunya masih adanya biaya tambahan yang dikeluarkan orang tua atau wali murid saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpisahan sekolah.
Kepala Disdikbud Tabalong, Tonie Marwan, mengatakan fenomena ini tidak hanya terjadi di Tabalong, tetapi juga di banyak daerah.
Bahkan menurut KPK, hal ini dianggap sebagai bagian korupsi kecil-kecilan di tingkat satuan pendidikan.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya pungutan tambahan biaya sekolah, Disdikbud membentuk tim dan monitoring di tahun ajaran 2024-2025.
Tonie juga menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan PPDB dapat menggunakan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang digelontorkan Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga tidak perlu membebani orang tua atau wali murid.
Namun, dana BOS tidak dapat digunakan untuk perpisahan sekolah karena dinilai hanya kebiasaan sekolah pada akhir tahun ajaran, bukan urusan wajib.
“Perpisahan ini tentu saya meyakini bahwa ini tidak bisa dibackup oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nah kami berharap dari dinas, karena sekolah juga mengemban amanah melakukan proses pengelolaan sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah, maka kami menghimbau kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan perpisahan sesederhana mungkin, tanpa melibatkan dan membebankan pembiayaan ini kepada para orang tua/wali murid.” ujar Tonie Marwan, Kepala Disdikbud Tabalong.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tabalong, Bahdur Husni, menuturkan pihaknya rutin memfasilitasi dialog publik antara LSM dengan SKPD setiap bulannya.
Diketahui, tahun 2024 ini sudah 7 SKPD melakukan dialog dengan LSM, yaitu Bappedalitbang, Bapenda, Dinkes, Bagian Umum Setda, BPKAD, Disporapar, dan Disdikbud.
“Ya harapannya bagaimana nanti SKPD-SKPD ini berubah ke arah yang lebih baik, karena LSM ini sifatnya bukan menguji atau mencari-cari kesalahan, namun ia juga punya niat untuk bagaimana SKPD menuju ke arah yang lebih baik daripada yang ada gitu.” ujar Bahdur Husni, Sekretaris Bakesbangpol Tabalong.
Adapun tahapan dialog publik dibuka dengan pemaparan Disdikbud mengenai anggaran, serta realisasi program dan kegiatan hingga Juli 2024. Kemudian sesi tanya jawab dengan LSM, dan penyampaian hasil temuan, saran, serta masukan dari LSM untuk Disdikbud.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
