Komisi II DPRD Tabalong menggelar rapat awal terkait perubahan APBD tahun 2025 bersama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPPTPH) Tabalong. Rapat ini dilakukan lebih awal guna menyamakan persepsi untuk mendukung program pemerintah.
Rapat perubahan APBD tahun 2025 yang digelar Komisi II DPRD Tabalong bersama mitra DKPPTPH Tabalong berlangsung pada 25 Maret 2025 di ruang rapat Sekretariat DPRD Tabalong. Dalam rapat ini, disampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan dalam APBD induk 2025 serta rencana program dalam APBD perubahan.
Kepala DKPPTPH Tabalong, Fahrul Raji, menyampaikan kepada anggota Komisi II DPRD Tabalong bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan, melakukan pengendalian inflasi, serta memodernisasi pertanian pada tahun 2025.
Dengan mempertimbangkan dinamika efisiensi dan pergeseran anggaran di DKPPTPH Tabalong, anggaran APBD induk 2025 di DKPPTPH ditetapkan sekitar Rp68 miliar. Sementara itu, untuk APBD perubahan, direncanakan sekitar Rp32 miliar dengan mengedepankan program prioritas presiden terkait ketahanan pangan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong.
“Untuk rencana di perubahan, tentunya kami tetap mengedepankan prioritas presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Selain itu, kami juga mengakomodasi visi dan misi bupati serta wakil bupati terpilih, dan menyesuaikan dengan rencana kerja kami. Oleh karena itu, kami tetap mengajukan anggaran sekitar Rp32 miliar,” ujar Fahrul Raji, Kepala DKPPTPH Tabalong.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, mengatakan bahwa meskipun nota keuangan perubahan APBD belum disampaikan oleh Bupati Tabalong, rapat awal ini merupakan upaya menyamakan persepsi dan menentukan langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mendukung program pemerintah pusat maupun daerah.
“Saat nanti kita telah menerima dokumen perubahan APBD, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi dan percepatan proses. Itu yang kita lakukan dalam mengawali penyusunan perubahan APBD hari ini. Banyak hal yang kita bahas di berbagai bidang, dan kami senang pihak dinas menyambut baik masukan dari anggota Komisi II DPRD yang disampaikan dalam rapat ini,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Komisi II menilai bahwa program yang telah dipaparkan oleh DKPPTPH Tabalong sudah sesuai dengan prioritas Bupati Tabalong serta selaras dengan program pemerintah pusat.
(Muhammad Ariadi, TV Tabalong)
