Komisi I DPRD Tabalong menggelar rapat evaluasi serapan anggaran bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tabalong, membahas realisasi anggaran tahun 2025 serta rencana penambahan pada APBD Perubahan mendatang. Rapat digelar pada 23 Mei 2025 di Sekretariat DPRD Tabalong.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PMD, Rahadian Noor, menyampaikan bahwa pagu anggaran di APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp17 miliar lebih, dengan usulan tambahan sebesar Rp10 miliar lebih pada APBD Perubahan. Jika digabungkan, total anggaran dinas ini mencapai Rp27 miliar.
Namun hingga triwulan pertama tahun ini, realisasi penyerapan anggaran masih terbilang rendah, yakni baru mencapai sekitar 18 persen, jauh dari target minimal 40 persen pada periode yang sama.
Rendahnya serapan ini, menurut Rahadian Noor, dipengaruhi oleh belum rampungnya pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti TNI yang menjadi bagian dari anggaran fisik di lapangan.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp5,6 miliar, dan pengerjaannya kini telah mencapai 84 persen. Ditargetkan akan rampung pada bulan Juni 2025. Jika program tersebut selesai dan dibayarkan, maka realisasi serapan anggaran dapat langsung naik signifikan di atas 40 persen.
“Tadi dibahas dengan Komisi I DPRD terkait masalah evaluasi serapan anggaran di APBD Induk. Memang untuk triwulan pertama ini, Dinas PMD masih rendah serapannya, hanya sebesar 18 sekian persen. Padahal seyogianya di angka 40 persen minimal. Jadi kendalanya ini terkait program kegiatan TMMD dan juga Karya Bakti TNI. Ini pekerjaan di lapangan, kawan-kawan Kodim 1008 Tabalong masih belum selesai, jadi kita masih belum bisa merealisasikan untuk pembayaran. Total anggarannya di pagu induk ini Rp5,6 miliar. Seandainya itu terpenuhi dan sudah dilaksanakan serta terbayar, maka realisasinya bisa di atas 40 persen.” ujar Rahadian Noor, Kepala DPMD Tabalong.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Akhmad Helmi, dalam tanggapannya menyatakan bahwa pihaknya mencermati penyerapan anggaran SKPD mitra kerja masih tergolong rendah. Ia menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran, terlebih kini sudah memasuki triwulan kedua, di mana proses pembahasan APBD Perubahan juga akan segera berlangsung. Komisi I akan terus mengawal proses ini, baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik, agar anggaran yang tersedia benar-benar bergulir dan memberi dampak nyata bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada intinya, Komisi I untuk penyerapan anggaran terus menggenjot sambil mengevaluasi terhadap kinerja masing-masing SKPD di mitra kerja Komisi I, untuk bisa terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Sehingga anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD itu bisa bergulir, bisa terlaksana di daerah kita, Kabupaten Tabalong, sehingga untuk memacu juga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih baik lagi.” ujar Akhmad Helmi, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Lebih lanjut, pada APBD Perubahan, Dinas PMD Tabalong mengusulkan penambahan tiga titik Karya Bakti TNI dengan total anggaran sekitar Rp9 miliar. Tiga titik tersebut yaitu:
Desa Surian ke Argo Mulyo, Kecamatan Bintang Ara (Rp3,5 miliar)
Garagata ke lokasi wisata Air Terjun (Rp3,5 miliar)
Desa Kasiau Raya RT 01 ke RT 04, Lapangan Tembak TNI Murung Pudak (Rp2 miliar)
(Muhammad Ariadi/TV Tabalong)
