Tabalong – Kepala desa yang telah menyelesaikan masa jabatannya atau purna tugas, akan mendapatkan tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Terkait besaran tunjangan, Pemerintah Kabupaten Tabalong kini tengah menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar penetapannya.
Kepastian mengenai pemberian tunjangan bagi kepala desa purna tugas ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, Aditya Pula Nugraha, usai kegiatan pembukaan Bimbingan Teknis Aparatur Desa di Hotel Aston Tanjung, pada 19 November 2026.
Aditya menjelaskan, hak kepala desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Sesuai ketentuan Pasal 93 ayat empat, tunjangan diberikan satu kali pada akhir masa jabatan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. Sementara besarannya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati terkait besaran tunjangan tersebut. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah masih mempertimbangkan rancangan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri yang belum disahkan.
Status Indeks Kemandirian Desa Jadi Acuan Besaran Tunjangan
Salah satu konsep yang menjadi acuan adalah penentuan besaran tunjangan berdasarkan indeks kemandirian desa. Dalam rancangan tersebut, desa berstatus mandiri diusulkan mendapatkan besaran hingga lima kali lipat dari penghasilan tetap atau tunjangan yang menjadi dasar perhitungan.
“Rencana konsep awal itu menyesuaikan dengan rancangan Permendagri karena Permendagrinya belum sah nih sementara tahun depan kita sudah melaksanakan pilkades jadi kemungkinan kami akan menyesuaikan dengan rancangan tersebut yang mana menyebutkan purna tugas itu nilainya nanti berdasarkan indeks desa bagi desanya yang mandiri, kepala desa, aparat desa, BPD itu nantinya akan mendapatkan 5 kali lipat dari siltap atau tunjangan,” ujar Aditya Pula Nugraha, Kepala DPMD Tabalong.
Aditya juga menegaskan, pemberian tunjangan purna tugas hanya dilakukan satu kali pada akhir masa jabatan. Sehingga, kepala desa yang telah menjabat selama dua periode tetap hanya menerima tunjangan satu kali.
Maria Ulfah, TV Tabalong melaporkan.
