Tabalong – Upah minimum Kabupaten Tabalong sebesar Rp3.827.935 menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tabalong. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan kebijakan pengupahan yang lebih menyejahterakan pekerja dan buruh.
Rapat koordinasi yang digelar di Aula Barunak Tanjung pada Selasa, 10 November 2026, ini diikuti 39 peserta. Terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dewan Pengupahan Provinsi, pekerja, pengusaha, serta Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong.
Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah, menjelaskan, pembahasan kebijakan pengupahan ini juga berkaitan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, yaitu program 15 ribu tenaga kerja terampil. Pemerintah daerah berharap sistem pengupahan dapat dirumuskan dengan baik agar pekerja mendapatkan upah yang memadai.
“Tenaga kerja yang 15 ribu tentu sudah berjalan ya kegiatannya, nah nanti sistem pengupahannya juga nanti akan dibicarakan dengan baik, nanti dirumuskan kembali. Jadi hari ini, kebetulan ada dari dewan pengupahan provinsi, agar pekerja-pekerja kita terlindungi dengan upah yang memadai nantinya, mencukupi lah untuk pekerja kita dan buruh kita,” tutur Hamida Munawarah, Sekretaris Daerah Tabalong.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Tabalong berharap mendapatkan arahan dan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, sehingga kebijakan pengupahan ke depan dapat mendukung hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Gazali Rahman, TV Tabalong, Melaporkan.
