Komisi II DPRD Tabalong menyoroti rencana penurunan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP, hingga sekitar 48 persen pada APBD Induk 2027. DPRD berharap, program UMKM, perdagangan, dan perindustrian tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.
Adanya penurunan anggaran DKUKMPP Tabalong tersebut terungkap dari rapat kerja yang digelar Komisi II DPRD Tabalong bersama DKUKMPP yang digelar pada Senin 21 September 2026.
Dari hasil rapat diketahui berdasarkan Rencana Kerja Anggaran pada APBD Induk 2027, alokasi DKUKMPP turun dari sekitar 50 miliar rupiah, menjadi hanya sekitar 27 miliar rupiah, atau berkurang hampir 48 persen.
Penurunan anggaran ini pun berdampak pada berkurangnya sejumlah program kegiatan, termasuk program pengembangan UMKM, perdagangan, perindustrian, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto berharap, anggaran DKUKMPP di tahun 2027 mendatang dapat meningkat, pasalnya sektor UMKM, perdagangan, dan perindustrian memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
“Kami berharap nanti di perubahan APBD 2027 ada lonjakan tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah… kami berharap pada 2027 perubahan dan APBD 2028, program-program pemerintah daerah dapat tersebar secara merata dalam rangka menyelesaikan tujuh program prioritas,” kata Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Winarto juga berharap, alokasi anggaran yang tersedia tetap mampu menjaga keberlanjutan program UMKM, perdagangan, dan perindustrian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
