Komisi III DPRD Tabalong mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, dalam rapat evaluasi APBD 2026. Hingga memasuki triwulan ketiga, realisasi anggaran Disperkim mencapai 38,7 miliar rupiah, atau 40,44 persen dari total anggaran 95,7 miliar rupiah.
Evaluasi dilakukan Komisi III DPRD Tabalong bersama Disperkim, pada Senin 14 September 2026. Dalam rapat ini, Disperkim menjelaskan sejumlah program APBD Induk 2026 telah masuk proses tender, sementara kegiatan dalam APBD Perubahan masih diproses.
Kepala Disperkim Tabalong, Slamet Riyadi, menyebut realisasi anggaran sudah lebih dari 40 persen. Pihaknya juga memastikan usulan DPRD, terutama program Penerangan Jalan Umum atau PJU dan bedah rumah, dapat diakomodir.
“Alhamdulillah untuk perkim sendiri untuk hasil realisasi capaian anggarannya alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen, kemudian tender semuanya sudah habis tinggal sedikit nanti yang untuk perubahan sedang kami proses, kemudian terkait dengan usulan usulan dari anggota dewan bisa kami akomodir terutama untuk PJU dan bedah rumah,” tutur Slamet Riyadi, Kepala Disperkim Tabalong.
Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, menilai angka serapan 40,44 persen perlu dilihat bersama dengan progres pekerjaan di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan, masih ada tiga paket pekerjaan yang belum ditender. Sementara sejumlah pekerjaan lain sudah berproses, dengan progres fisik di atas 60 persen, bahkan sebagian telah selesai.
Rendahnya serapan dibanding progres fisik disebabkan sejumlah pekerjaan yang selesai belum melalui PHO atau serah terima hasil pekerjaan, serta termin pembayaran belum ditarik.
“Tadi sudah disampaikan oleh mereka, terkait serapan anggaran itu, balik lagi ke rapat kita 2 bulan yang lalu terkait penyesuaian harga, tinggal ada 3 paket pekerjaan yang belum tender saat ini yang lainnya sudah di tender, dan progresnya kami minta tadi cukup memuaskan untuk pekerjaan pekerjaan yang sudah dijalankan, itu kan angka 40 persen itu karena termin belum di ambil, kemudian yang sudah selesai belum di PHO itu yang membuat mungkin masih 40 persen,” kata Ari Wahyu Utomo, Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Komisi III DPRD Tabalong akan terus memantau tiga paket pekerjaan yang belum ditender, serta perkembangan program Disperkim lainnya. Evaluasi dilakukan agar seluruh program dapat berjalan sesuai target, dan progres pembangunan serta realisasi anggaran terus meningkat hingga akhir tahun.
Muhammad Ariadi, TV Tabalong, melaporkan.
