Sebagai salah satu kecamatan penyumbang angka kemiskinan terbesar di Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kecamatan Banua Lawas mendorong sejumlah usulan prioritas dalam Musrenbang RKPD Tabalong Tahun 2027. Usulan yang dihimpun dari seluruh desa di Banua Lawas tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tabalong Tahun 2027 tingkat Kecamatan Banua Lawas digelar di halaman Kantor Camat Banua Lawas pada 4 Februari 2026. Dalam kegiatan ini, Camat Banua Lawas, Arianto, memaparkan kondisi kemiskinan di wilayahnya berdasarkan data Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi Silangkar.
Berdasarkan data tersebut, lebih dari 8.000 jiwa warga Banua Lawas masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin, atau sekitar 38 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 21.000 jiwa. Angka ini belum termasuk kelompok rentan miskin yang turut berkontribusi terhadap tingginya beban sosial ekonomi di wilayah tersebut.
Dari 15 desa yang ada di Kecamatan Banua Lawas, tercatat sebanyak 337 usulan masuk dalam Musrenbang kali ini, dengan mayoritas menyangkut pembangunan infrastruktur. Usulan-usulan tersebut kemudian dikerucutkan menjadi 15 usulan prioritas utama yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akses ekonomi, pelayanan dasar, serta penurunan angka kemiskinan.
Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Kecamatan Banua Lawas juga mengusulkan penambahan tenaga dokter serta rehabilitasi Puskesmas yang dinilai sudah tidak lagi representatif. Saat ini, sekitar 17.500 warga Banua Lawas terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun hanya dilayani oleh dua orang dokter, jauh dari standar rasio pelayanan ideal.
“Kalau untuk kemiskinan, kemarin saya coba menganalisis data dari BPS. Memang ada beberapa faktor, bukan faktor tunggal. Terkait bantuan, walaupun berlimpah, masih terjadi inclusion error dan exclusion error. Selain itu faktor pendidikan dan kesehatan juga sangat menunjang. Untuk kesehatan, termasuk stunting yang cukup tinggi, maka fasilitas kesehatan menjadi prioritas, termasuk penambahan satu dokter. Standar BPS untuk faskes tingkat BPJS itu rasionya satu dokter melayani lima ribu peserta,” ujar Arianto.
Pemerintah Kecamatan Banua Lawas berharap usulan prioritas yang telah dirumuskan dalam Musrenbang ini dapat diakomodir oleh pemerintah daerah. Terutama program-program yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta penguatan akses pendidikan dan perekonomian masyarakat.
Muhammad Khairillah, TV Tabalong, melaporkan.
