Seluruh desa di Kabupaten Tabalong telah menerapkan transaksi non-tunai, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran dana desa. Transaksi non-tunai diberlakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong, Yenni Septiani, saat ditemui belum lama tadi.
Yenni menjelaskan, penerapan transaksi non-tunai penggunaan dana desa secara serentak dimulai pada awal Januari 2024 tadi.
Hal ini merujuk pada surat edaran yang disampaikan oleh Kemendagri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, terkait seluruh desa harus menggunakan transaksi non-tunai paling lambat pada 1 Januari 2024.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2024, terdapat sejumlah pengecualian untuk penggunaan transaksi non-tunai, yakni di antaranya untuk pembayaran intensif ketua RT, pencairan BLT, pembayaran insentif kader posyandu dan kader kesehatan di desa, serta pembelian barang dan jasa yang besarnya maksimal 1 juta rupiah.
Lebih lanjut, Yenni menjelaskan, dengan transaksi non-tunai, penggunaan dana desa dapat jauh lebih efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga.
Selain itu, melalui transaksi non-tunai juga dapat meminimalisir terjadinya tindakan koruptif dalam pengelolaan dana desa.
“Jadi, dengan dilaksanakannya transaksi non-tunai, desa dapat lebih efisien dalam melaksanakan transaksi penerimaan maupun pengeluaran belanja desa, dimana dapat lebih efisien baik dalam hal biaya, waktu, maupun tenaga. Nah, kemudian bermanfaat juga untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif dalam pengelolaan dana desa,” ujar Yenni Septiani, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Tabalong.
Yenni menambahkan, dengan menggunakan sistem transaksi non-tunai, pengelolaan keuangan desa juga dinilai jauh lebih aman karena dapat terhindar dari hal-hal kriminal seperti perampokan atau kejadian musibah seperti kebakaran.
(Maria Ulfah/TV Tabalong)
