Komisi Satu DPRD Tabalong melakukan pembahasan rekrutmen P3k dan pendataan tenaga Non ASN di Pemkab Tabalong pada 17 Oktober 2022. pembahasan ini melibatkan SKPD terkait seperti BKPSDM. BPKAD. dan BAPPEDA Litbang Tabalong.
Rapat kali ini membahas sejumlah topik hangat. Seperti kelangsungan tenaga Non ASN. Formasi p3k. Pendataan tenaga Non ASN. Alokasi anggaran. Serta alih fungsi tenaga keamanan supir dan tenaga kebersihan.
Wakil Ketua Komisi Satu DPRD Tabalong. Rini Irawanty mengatakan. Dari pembahasan ini pihaknya belum mendapatkan finalisasi strategi pemkab mengatasi tenaga non ASN di Tabalong. Dirinya berharap ada metode khusus yang diberikan pemerintah sehingga tenaga Non ASN dapat terayomi tanpa ada pemberhentian. Khususnya menjelang rencana penghapusan tenaga Non ASN pada 2023 mendatang.
“Jadi hasil pertemuan kita pada hari ini adalah harapan kami bahwa tidak adanya pemecatan ataupun pemberhentian kepada tenaga P3k ataupun Non ASN ini. Karena seperti apapun mekanisme dan aturannya kami mengharapkan seperti itu” ujarnya.
Komisi Satu DPRD Tabalong pun sepakat meminta pemerintah daerah memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan ini. Sehingga rencana kebijakan penghapusan tenaga Non ASN mendapat solusi terbaik.
(Gazali Rahman, TV Tabalong)
