Kajati Kalsel Imbau Pengelola Anggaran Manfaatkan TP4D

TVTABALONG.COM – Keberadaan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah) di bawah naungan kejaksaan, bertugas memaksimalkan pemanfaatan keuangan negara untuk pembangunan, serta menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ady Eddy Adhyaksa mengimbau SKPD khususnya pengelola anggaran pemerintah, dapat memanfaatkan TP4D sesuai mekanisme dan regulasi yang ada, terutama saat tahun anggaran baru. Sehingga pembangunan berjalan secara maksimal, dan tidak terjadi permasalahan.

Adhyaksa berharap, institusi penegak hukum tidak hanya dari kalangan kejaksaan. Tetapi semua elemen mulai dari instansi pemerintahan sampai masyarakat, diharapkan dapat bersama-sama mengawal jalannya pembangunan.

“saya juga berharap dan mengimbau untuk pengelola anggaran, mumpung ini masih tahun anggaran baru, dengan mungkin memanfaatkan TP4D yang ada disini” ucap Adhyaksa

“bisa sama-sama kita mengawal dan mengamankan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan melalui mekanisme regulasi yang ada, sehingga tidak terjadi permasalahan” tambahnya

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengatakan, mengapresiasi keberadaan TP4D, yang dinilainya bermanfaat bagi pemerintah daerah. Kehadiran TP4D dinilai mempermudah pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan program pembangunan.

“keberadaan TP4D sangat terasa manfaatnya, oleh sebab itu ini akan terus kita lanjutkan” ujar Anang

“saya sudah perintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong, untuk terus menerus menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan”tambahnya

“dan kami merasa terbantu, ada kasus atau masalah perdata dan tum yang tertuang dalam bentuk MOU ini sangat membantu kami (pemkab Tabalong)kata Bupati Anang lagi.

Adapun tugas dan fungsi TP4D diantaranya, memberikan penerangan hukum tentang tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain.

Selain itu juga memberikan pendampingan hukum setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Serta melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Reporter : Syarif Hidayat | Redaktur : Hendriyani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: