Berdasarkan hasil seleksi kompetensi P3K teknis Pemkab Tabalong beberapa waktu yang lalu, sebanyak 20 formasi masih kosong, kosongnya formasi disebabkan karena banyaknya pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan.
Seleksi kompetensi P3K teknis tahun 2022 dilaksanakan bergilir dari 17 Maret sampai dengan 10 April 2023 di seluruh UPT BKN se-Indonesia.
Untuk peserta pelamar jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong, mayoritas mengikuti seleksi di kantor regional delapan BKN Banjarbaru pada tanggal 4 sampai dengan 5 April 2023.
Sebanyak 207 peserta mengikuti seleksi di kantor regional BKN Banjarbaru, sedangkan 5 peserta mengikuti seleksi di UPT BKN provinsi lain, yakni Palangkaraya, Balikpapan, dan Padang.
Total 212 peserta P3K teknis ini memperebutkan 45 formasi jabatan yang dibutuhkan Pemkab Tabalong.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Peningkatan Kapasitas ASN BKPSDM Tabalong, Verawati Ramli, yang dikonfirmasi usai sosialisasi pemberkasan P3K guru pada 18 April 2023 mengatakan, berdasarkan hasil rekonsiliasi pengolahan nilai atas seleksi kompetensi P3K teknis yang diterima sehari sebelumnya, 25 formasi terisi dari kebutuhan 45 formasi.
“Jadi dari 45 formasi yang lowong, yang ditetapkan dalam penetapan kebutuhan ASN untuk Tabalong tenaga teknis, hanya terdapat 25 formasi yang terisi, sisanya ada 20 formasi yang tidak dapat terisi. Bukan karena tidak ada pelamar, akan tetapi lebih karena tidak ada peserta yang memenuhi ambang batas atau passing grade” ujar Verawati Ramli, P3KA BKPSDM Tabalong.
Verawati memaparkan, untuk tahap selanjutnya bagi peserta tidak lulus atau tidak mencapai passing grade karena kesalahan dari pihak panitia, dapat mengajukan sanggah melalui akun SSC-ASN.
Masa sanggah berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 29 April 2023.
Diketahui, passing grade P3K teknis berbeda dengan penilaian seleksi P3K guru dan nakes, serta CPNS yang sama rata seluruh jabatan.
Passing grade setiap formasi jabatan P3K teknis berbeda-beda, contohnya penyuluh pertanian sebesar 248, sedangkan analisis kebijakan sebesar 293.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
