DPRD Tabalong konsisten mendukung pengelolaan rawa lebak di wilayah selatan Tabalong. Kali ini DPRD Tabalong berupaya mempercepat pengelolaan rawa lebak tersebut dengan melakukan sharing dana APBD Kabupaten Tabalong dengan APBN melalui Kementerian PUPR.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni, dan Komisi Tiga DPRD Tabalong pasca melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait mekanisme pengelolaan rawa lebak ke Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 17 Mei 2023.
Koordinasi dan konsultasi dilakukan mengingat belum ada kemajuan langkah pengelolaan rawa lebak di wilayah selatan Tabalong yang sudah masuk daftar perencanaan pemerintah pusat.
Pihak DPRD Tabalong meminta Kementerian PUPR melalui anggaran tahun ini membuat desain full perencanaan, agar lahan rawa lebak seluas kurang lebih 5 ribu hektar di wilayah selatan Tabalong dapat dimanfaatkan petani padi.
Pemanfaatan lahan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Tabalong sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru nantinya.
Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni, saat dikonfirmasi di Sekretariat DPRD Tabalong, pada Jumat, 19 Mei 2023, menuturkan bahwa pihaknya siap melakukan sharing dana APBD Kabupaten Tabalong dengan APBN untuk pengelolaan rawa lebak, sehingga dapat terealisasi paling lambat tahun 2025.
“Nah jadi sebenarnya memang seharusnya yang namanya mengatasi di selatan itu cukup berat, memang dana APBN seharusnya, namun kalau kita berharap 100% dana APBN, kami rasa itu agak lambat, karena tidak ada kesungguhan kita. Nah oleh sebab itu bukan masalah boleh tidak bolehnya, kami yakin boleh pak karena itu semuanya untuk kepentingan masyarakat kita. Mungkin di bidang yang mana-mana yang ditangani oleh APBD dan bidang mana yang ditangani dengan dana APBN. Kami rasa dengan adanya semangat dari daerah dan dari pusat seperti itu, kami rasa lebih cepat,” ujar Jurni, Wakil Ketua I DPRD Tabalong.
Berdasarkan koordinasi dan konsultasi ini, Kementerian PUPR menyambut baik rencana DPRD Tabalong untuk melakukan sharing dana. Pihak Kementerian akan melakukan survei ulang ke Kabupaten Tabalong dan segera membuat desain full perencanaan, sehingga terhitung anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
