DPRD Tabalong Minta Penertiban Angkutan Sawit Tuntas

by admintv
0 comment

DPRD Tabalong memfasilitasi pertemuan komisi tiga dprd provinsi kalimantan selatan dengan PT Astra Agro Lestari, terkait tindaklanjut penertiban angkutan perkebunan sawit di jalan umum, pada 8 Juli 2022, di Sekretariat DPRD Tabalong. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Satu DPRD Tabalong, didampingi wakil Ketua Dua. Serta dihadiri Komisi Tiga DPRD Tabalong, Dinas Perhubungan Tabalong, Dinas PUPR Tabalong, kapolsek dan danramil haruai.

Dari hasil pertemuan, PT AAL menyatakan bahwa yang melintasi jalan umum ialah pt persada dinamika lestari dari kabupaten hulu sungai utara, selaku mitra kerja yang menyuplai tandan buah segar sawit untuk kebutuhan produksi pt aal. Pt pdl sendiri sudah mengantongi surat dispensasi dari dpmptsp provinsi kalsel, namun belum diketahui secara pasti jenis dispensasi yang diberikan, sehingga komisi tiga dprd provinsi kalsel akan menindaklanjuti ke dinas provinsi terkait dan memanggil pt pdl.

Wakil Ketua Satu DPRD Tabalong, jurni meminta, agar permasalahan ini tuntas karena berdampak terhadap kenyamanan masyarakat, khususnya di kecamatan haruai. Ia memaparkan, angkutan perkebunan sawit menyebabkan kerusakan jalan umum sepanjang 150 meter di desa hayup, dan 5 kilometer di desa nawin. Oleh karena itu, pihaknya siap kembali memfasilitasi pertemuan dprd provinsi dengan pt pdl, jika diperlukan.

“Kita fair aja pak, kalo memang aturan itu wajib membuat jalan, harus bikin. Tapi kalo memang dia tidak diwajibkan untuk membuat jalan karena luas wilayah lahannya kurang daripada 3200 hektar, ya kami rasa tidak perlu kita permasalahkan, disitulah kemungkinan ada dispensasi. Maksud kami dispensasi yang mengatur tonase muatan itu jangan melebihi kapasitas.” Kata Jurni, Waket I DPRD Kab. Tabalong.

Wakil Ketua Dua DPRD Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al-Kaf mengusulkan, Jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan akibat angkutan perkebunan sawit dihibahkan ke provinsi, agar pemanfaatan dan penanganannya lebih maksimal. Hal ini mendapat tanggapan positif dari komisi tiga dprd kalsel, mengingat ada peluang untuk pelimpahan jalan tersebut.

“Kedepannya kita berharap jalan yang milik kabupaten bisa nanti kita limpahkan ke provinsi, itu menjadikan jalan prioritas. Kita serahkan ke provinsi, nanti ditindaklanjuti jadi asset provinsi, jadi otomatis jalan yang dilalui itu lebih maksimal lagi untuk pemanfaatannya.” Kata Habib Muhammad Taufani Al-Kaf, Waket II DPRD Tabalong.

Habib Muhammad Taufani Al-Kaf juga berharap, pembangunan jembatan timbang oleh pemerintah pusat segera rampung di Kabupaten Tabalong, sehingga pihak berwenang dapat menindak jika menemukan angkutan melebihi kapasitas. Terlebih lagi pemerintah pusat menargetkan penertiban zero odol atau over dimensi over load, secara serentak pada tahun 2023 mendatang. (Alfi Syahrin, TV Tabalong).

Related Articles

Leave a Comment