Komisi 1 DPRD Tabalong kembali menggelar pertemuan yang membahas Soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan di Tabalong. Pasalnya, TPP bagi para nakes dinilai masih belum sesuai.
Pada pertemuan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Tabalong pada Selasa, 22 Mei 2023, turut dihadiri oleh perwakilan Persatuan Tenaga Kesehatan Tabalong, Dinas Kesehatan Tabalong, tim perumus TPP, serta para anggota Komisi 1 DPRD Tabalong.
Pada pertemuan ini, banyak hal yang dibahas terkait dengan pemberian TPP bagi tenaga kesehatan yang saat ini dinilai oleh para nakes belum adanya kesesuaian.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong, Ahmad Rivai, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mengakomodir keinginan para nakes, salah satunya melalui penghitungan ulang TPP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menpan-RB, serta kemampuan keuangan daerah.
“Alhamdulillah ya jadi, kami jauh-jauh hari sudah meminta konsepnya mau seperti apa, kenaikan seperti apa, sudah kami kemarin mengundang tim dari kabupaten untuk merumuskan itu, dan hari ini kita diundang lagi ke DPR, jadi gayung bersambut ya, apa yang dikehendaki dan juga dari DPR sudah sama-sama kita dengarkan, dan itu rencananya akan dihitung ulang oleh tim yang ada di kabupaten,” ujar Ahmad Rivai, Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong.
Sementara itu, Komisi 1 DPRD Tabalong melalui Wakil Ketua Komisi, Rini Irawanty, menegaskan bahwa pihaknya akan ikut langsung merumuskan TPP tersebut, sehingga hasilnya akan disosialisasikan kepada para nakes baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit.
“Terkait tambahan penghasilan pegawai ini sebenarnya kan keinginan dari kawan-kawan nakes menginginkan sesuai dengan Mendagri dan Menpan-RB, akan tetapi hal ini menjadi evaluasi ulang kita sesuai dengan kesepakatan hasil rapat tadi, bahwa tim perumus akan kembali mengkaji ulang hal-hal yang terkait mengenai TPP ini, kami dari Komisi 1 tentunya akan fokus juga ikut langsung nanti untuk perumusan hal ini, hingga nanti hasilnya akan kita sosialisasikan kepada kawan-kawan di rumah sakit dan puskesmas, khususnya tenaga nakes di Tabalong,” ujar Rini Irawanty, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Usai dilakukan perumusan ulang nantinya, hasil rumusan TPP tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat, dengan harapan adanya kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penyesuaian TPP bagi nakes di daerah.
(Muhammad Ariadi/TV Tabalong)
