Tujuh fraksi di DPRD Tabalong menyampaikan pandangan akhirnya, dan sepakat mengesahkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, menjadi perda. Pengesahan perda ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Tabalong ke-12 masa sidang dua Tahun 2022, pada Sabtu 30 Juli 2022.
Ketua DPRD Tabalong, Mustafa mengatakan, meski seluruh fraksi DPRD menyetujui, namun masih ada beberapa catatan saran dan masukan, sebagai pemicu untuk lebih baik kedepannya. Ia juga meminta, agar catatan dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI diminimalisir.
“Semua fraksi setuju, walaupun saran dan masukan adalah sebagai perbaikan. Namun catatan itu yang sudah dicatatkan oleh BPK itu adalah sudah dilaksanakan oleh SKPD masing-masing. Dan harapan kedepan jangan lagi sampai terulang lagi, dan seminimal mungkin harus tidak ada catatan lagi.” Kata Mustafa, Ketua DPRD Tabalong.
Mustafa menambahkan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, berhasil kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Penghargaan WTP tersebut merupakan yang kedelapan kalinya berturut-turut, sehingga Mustafa berharap, hingga akhir masa jabatan bupati dan DPRD periode kali ini, Kabupaten Tabalong dapat meraih WTP hingga sepuluh kali berturut-turut.
(Alfi Syahrin, TV Tabalong)
