Dewan Kalsel Tindaklanjuti Soal Angkutan Sawit Di Tabalong

by admintv
0 comment

Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komisi Tiga DPRD Kabupaten Tabalong terkait penertiban angkutan perkebunan di jalan umum, komisi tiga dprd provinsi kalimantan selatan melakukan kunjungan kerja ke Tabalong, pada 8 Juli 2022. Dalam kunjungan ini, DPRD Tabalong menghadirkan pihak PT Astra Agro Lestari, selaku perusahaan yang sebelumnya dilaporkan mengangkut hasil tandan buah segar sawit, melalui jalan umum di Desa Hayup, Kecamatan Haruai.

Community development area manager PT Astra Agro Lestari, heru setiawan mengatakan, perusahaan sawit yang melintasi jalan umum tersebut ialah mitra kerja mereka, yakni pt persada dinamika lestari, dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan PT AAL sendiri sudah membangun jaringan jalan sendiri di area perkebunan sawit perusahaannya.

Heru setiawan menjelaskan, PT PDL mengangkut TBS sawit untuk memenuhi kebutuhan produksi PT AAL, dan sudah mengantongi surat dispensasi dari dpmptsp provinsi kalsel. Surat dispensasi tersebut diperoleh lantaran angkutan PT PDL melintasi jalan antar Kabupaten HSU dan Tabalong.

“Menegaskan saja, menegaskan dengan mitra kami untuk memastikan bahwa dispensasi itu benar adanya yang dimana buktinya itu nanti akan kita sampaikan, bukti surat dispensasi itu akan kita sampaikan ke pihak Komisi III DPRD Tabalong sini.” Kata Heru Setiawan, CDAM PT. Astra Agro Lestari.

Heru setiawan menambahkan, hingga ini informasi yang diterima PT AAL bahwa surat dispensasi PT PDL masih berlaku, bahkan diperbarui setiap tahun. Padahal berdasarkan perda provinsi kalsel nomor 3 tahun 2012 pasal 10 ayat 1, dispensasi penggunaan jalan umum hanya diberikan selama dua tahun sejak tanggal perundangan perda tersebut, dan pada ayat 2 menyebutkan dispensasi diberikan dengan maksud memberikan batas waktu kepada perusahaan untuk membuat jalan khusus.

Sekretaris Komisi Tiga DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Abidinsyah meminta, agar surat dispensasi tersebut juga diserahkan ke pihaknya untuk ditindaklanjuti ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, dan DPMPTSP provinsi KALSEL selaku Dinas yang mengeluarkan izinnya. Ia pun membenarkan, bahwa dispensasi yang diberikan seharusnya hanya dua tahun.

 “Memang di dalam perizinan itu memang ada 2 tahun, 2 tahun diberi dispensasi. Tapi 2 tahun itu apakah PT astra ini harus membuat jalan atau tidak itu tergantung daripada izinnya. Masalahnya di PT astra sekarang ini posisinya tidak melanggar aturan, jadi PT PDL tadi yang harus kita tuntut lagi.” Kata Gusti Abidinsyah, Sekretaris Komisi III DPRD Prov. Kalsel.

Gusti Abidinsyah menuturkan, pihaknya akan memastikan kejelasan surat dispensasi dari DPMPTSP provinsi kalsel, pasalnya angkutan tbs sawit PT PDL untuk PT AAL bukan hanya melintasi jalan provin\si, namun juga jalan nasional, kabupaten, hingga desa. (Alfi Syahrin, TV Tabalong).

Related Articles

Leave a Comment