BPJS Bantah Hoax Sanksi Pencabutan Layanan Publik

TVTABALONG.COM – Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar di media sosial, bahwa masyarakat yang tidak mendaftkan diri sebagai peserta BPJS kesehatan sejak 1 Januari 2019, tidak akan mendapatkan pelayanan publik.

Masyarakat yang tidak mendaftar BPJS Kesehatan diancam akan diberikan sanksi pencabutan layanan  publik, seperti hak untuk mendapat izin mendirikan bangunan, SIM, dan paspor.

Namun hal tersebut dibantah Kepala BPJS Kesehatan Tanjung, Abdul Khaliq.

Dijelaskannya bahwa BPJS kesehatan, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi pencabutan layanan publik.

Sanksi administratif sendiri memang ada diterapkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dan PP Nomor 86 tahun 2013.

Tetapi sanksi tersebut bukanlah sanksi pencabutan layanan publik, melainkan sanksi yang diatur bersama dengan pihak yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Abdul Khaliq meinginkan masyarakat, agar tidak selalu percaya dengan informasi yang beredar di media sosial.

Ia menyarankan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait BPJS Kesehatan, dapat menanyakannya langsung ke BPJS Kesehatan.

Reporter : Normansyah | Redaktur : Hendriyani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: