Bawaslu Tanggapi Keluhan Anggota DPRD Terkait Pemasangan APK di Jalan Protokol

TVTABALONG.COM – Hingga 20 Februari 2019, Badan Pengawas Pemilu Tabalong belum menemukan pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) yang terpasang. APK yang dipasang di jalanan, dinilai masih sesuai dengan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Menanggapi keluhan anggota DPRD yang mengadukan adanya dugaan pelanggaran pemasangan APK di Jalan Protokol, khususnya di sepanjang Jalan Jendral Basuki Rahmad, dari Masjid Tanjung hingga Hikun. Bawaslu berpendapat bahwa jalan tersebut bukan merupakan jalan protokol.

Komisioner Bawaslu Tabalong, Fahmi Failashopa menjelaskan, berdasarkan surat keputusan KPU Tabalong nomor 94, jalan protokol dilarang dipasangi APK.

Jalan protokol dimaksud berada di kawasan daerah perdagangan dari Simpang Tiga Selongan, Jalan Pahlawan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangeran Antasari, sampai dengan Monumen Tanjung Puri Mabuun atau Jalan Insinyur P.H.M Noor, termasuk depan rumah jabatan wakil bupati Tabalong.

“memang sebenarnya jalan protokol itu kan dari tugu obor (Monumen Tanjung Puri) sampai ke Simpang Tiga Hikun” ucap Fahmi

“tapi kembali lagi kita bisa menegakkan aturan itu karena dari keputusan KPU nomor 94 tentang Alat Peraga Kampanye hanya mencantumkan tentang jalannya sampai Pangeran Antasari tidak termasuk Jalan Basuki Rahmat” jelas Fahmi

“seandainya itu  (Jalan  Basuki Rahmat) dicantumkan, akan jadi fokus pengawasan kita bahwa tidak boleh memasang APK di Jalan Basuki Rahmat”

Selain tidak boleh memasang APK di jalan protokol, APK juga dilarang terpasang di kantor milik instansi pemerintah daerah, kecuali penyelenggaraan reklame oleh pemda itu sendiri.

APK juga dilarang berada di tempat atau sarana pendidikan dan tempat ibadah, serta hutan kota dan sekitar taman makam pahlawan.

Reporter : Syarif Hidayat | Redaktur : Hendriyani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: