Bakal Caleg Yang Jabat Posisi Tertentu Harus Mengundurkan Diri Lebih Dulu Untuk Daftar di Pemilu 2019

TVTABALONG.COM – Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menetapkan bakal calon legislatif yang pada saat pendaftaran, masih menjabat pada posisi tertentu, harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi syarat mutlak, yang harus diikuti bakal calon legislatif, untuk ikut bertarung di pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, telah diatur berbagai ketentuan bagi bakal calon legislatif yang ingin mendaftarkan dirinya pada pemilu 2019 mendatang.

Salah satunya adalah, pejabat maupun pegawai BUMN dan BUMD, yang gajihnya berasal dari APBN dan APBD, harus mengundurkan diri dari posisi jabatannya terlebih dahulu, apabila ingin mendaftarkan diri, menjadi bakal calon legislatif di pemilu 2019 mendatang.

Jabatan tersebut seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati, ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, maupun aparat desa.

Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong, Abdillah mengatakan, bakal calon legislatif yang memiliki jabatan tersebut, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran dirinya, dalam dokumen persyaratan yang diserahkan ke KPUD. Apabila dalam satu partai ada dokumen bacaleg yang tidak lengkap, maka KPUD akan mengembalikan seluruh dokumen bacaleg di partai tersebut.

Tidak sampai disitu, Abdilah menjelaskan untuk sampai ke tahap ditetapkannya bakal caleg sementara, bakal caleg yang masih aktif menjabat tersebut, harus melampirkan tanda terima bahwa surat pengunduran dirinya tengah dalam proses penyelesaian.

Sehingga ketika satu hari sebelum ditetapkan sebagai caleg tetap, maka wajib melampirkan SK pemberhentian. Karena apabila tidak melampirkan, maka bakal caleg tersebut ditetapkan statusnya menjadi tidak memenuhi syarat.

(Haris Muhazir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: