Transaksi Non Tunai ASN

Menyusul keputusan Kementrian Keuangan, terkait penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja operasional aparatur sipil negara . Pemerintah kabupaten Tabalong siap melaksanakan aturan tersebut, meski hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pemerintah pusat .

Setelah menandatangani kesepakatan dengan anggota Himpunan Bank Milik Negara februari lalu, Kementrian Keuangan, targetkan kepada seluruh satuan kerja untuk menggunakan kartu kredit dalam belanja operasional ASN, seperti pembelian alat tulis kantor, dan perjalanan dinas .

Penggunaan kartu kredit pada belanja operasional ASN, diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai, dalam transaksi keuangan negara, agar segala jenis perbelanjaan operasional, dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Hingga saat ini penggunaan kartu kredit pemerintah, masih dalam tahap uji coba, sebanyak 500 kartu kredit telah di terbitkan untuk satuan kerja, dan kartu kredit hanya dapat dipegang oleh kuasa pengguna anggaran di setiap satuan kerja.

Saat dikonfirmasi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong, Yuzan Noor menegaskan, pemerintah Tabalong siap melaksanakan aturan terkait penggunaan kartu kredit untuk belanja operasi satuan kerja, meski hingga saat ini, belum adanya sosialisasi dari pemerintah pusat.

Untuk mekanisme penggunaan kartu kredit, setiap satuan kerja diberi batas plafon sebesar 50 hingga 200 juta rupiah setiap bulannya, dan hanya dapat digunakan untuk transaksi maksimal 50 juta rupiah.(tvtabalong.com/rahmadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: