Samsat Tagih Pajak ke PT. Pama Persada, Segini Jumlahnya

Unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Samsat Tanjung, lakukan upaya penagihan hutang pajak alat berat kepada PT. Pama Persada. hingga saat ini, PT. Pama Persada belum mengkonfirmasi terkait itikadnya membayar pajak alat berat.

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi No 3, PUU 8 tahun 2015, tanggal 26 maret 2016, yang mengabulkan permohonan pemohon, dalam hal ini asosiasi pengusaha, atas keberatan pendefinisian alat berat sebagai kendaraan bermotor, yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas, yang ditetapkan sebagai objek pajak pada undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PT. Pama Persada menunda membayar pajak alat berat.

Penundaan pembayaran pajak alat berat beserta dendanya tersebut, terhitung dari tahun 2016 hingga 2017, sebanyak 430 unit alat berat, dengan total 4,7 milyar rupiah.

Unit pelayanan pendapatan daerah Samsat Tanjung, telah melayangkan surat penagihan kepada PT. Pama Persada, dan belum mendapatkan respon hingga saat ini. Padahal, menurut kasi pelayanan PKB,BBN-KB, samsat tanjung, Tina Khumara, PT. Pama Persada tetap diwajibkan membayar pajak alat berat, sesuai dengan surat penegasan penjelasan pemungutan pajak, yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri pada agustus 2016 lalu.

Dalam surat penegasan Kementian Dalam Negeri tersebut, untuk mengakomodir keberatan asosiasi pengusaha tersebut, maka ditetapkan tarif PKB dan BBN-KB alat berat berada dibawah tarif kendaraan bermotor lainnya. Yaitu paling rendah 0,1 persen dan paling tinggi 0,2 persen untuk pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut bukan berarti kewajiban membayar pajak alat berat PT. Pama Persada gugur. Dalam hal ini, UPPD Samsat Tanjung tetap berpendapat, PT. Pama Persada tetap wajib membayarkan pajak alat berat.(tvtabalong.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: